Legal Implications of Transferring Notary Legal Counseling Duties to a Substitute Notary or Temporary Notary in the Preparation of Deeds of Release of Rights to Customary Land
DOI:
https://doi.org/10.38035/jgsp.v3i4.502Keywords:
Substitute Notary, Customary Land, Deed of Release of Rights, Legal Implications, Protection of Indigenous PeoplesAbstract
This study examines the legal implications of transferring notary legal counseling duties to a substitute notary or acting official in the preparation of deeds of granting traditional land rights. The primary areas of focus are the legality of the deed, the legal responsibilities of the substitute notary, and the defense of indigenous peoples' rights. By examining Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles, Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary, and putting provisions like Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration into effect, the research method is normative juridical through a statutory approach. The results of the study indicate that the validity of the deed of release of customary land rights can only be guaranteed if the appointment of the substitute notary or acting official meets formal and substantial requirements, including the inclusion of the position status on the minutes and a copy of the deed. Non-compliance has the potential to give rise to customary land disputes and the risk of nullity, particularly when the principle of recognizing The rights of indigenous peoples are not being upheld under Article 18B, paragraph (2) of the 1945 Constitution and Constitutional Court Decision Number 35/PUU-X/2012. In accordance with Civil Code Article 1365, acting officials or substitute notaries are nonetheless subject to civil culpability, administrative sanctions under Articles 85–88 of the Notary Law, and the obligation to maintain professional ethics. This study recommends strengthening legal counseling procedures, harmonizing land regulations and notary positions, and establishing national guidelines to ensure the protection of indigenous peoples' rights and legal certainty in every process of releasing customary land rights.
References
Abady, A. R. P., & Rahayu, M. I. F. (2023). Penyuluhan Hukum Pembuatan Akta Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Journal on Education, 5(2), 4248-4258.
Bayo, R., Wijaya, A. U., & Hadi, F. (2023). Pengakuan Masyarakat Adat Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, 1(1), 1-11..
Cahayani, D. (2024). Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora, 3(10), 853-860.
Damayanti, R. (2024). Tinjauan yuridis terhadap hak dan kewajiban notaris dalam era digitalisasi: Analisis Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 dan regulasi tambahan. Jurnal Interpretasi Hukum, 5(3), 1242-1249.
Fatriansyah. (2023). Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pembinaan dan Pengawasan Notaris Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Legalitas: Jurnal Hukum, 14(2), 291-298.
FR, Mella Ismelina. (2021) Batasan Pelaksanaan Hak Ingkar Notaris Dalam Rangka Menjaga Kerahasiaan Akta Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Jurnal Hukum Adigama 4(1), 650-670.
Jaya, J. A., Zulaeha, M., & Suprapto, S. (2022). Kewenangan Notaris dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik ditinjau dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Notary Law Journal, 1(2), 131-144.
Klau, R. G., Fahmi, M. S., & Jaya, A. E. N. (2024). Kepastian Hukum Akta Notaris Pengganti: Tinjauan Atas Legalitas Dan Keabsahan. Collegium Studiosum Journal, 7(1), 96-101.
Krismantoro, D. (2022). Pengakuan hak masyarakat adat atas tanah ulayat: Analisis hubungan antara hukum nasional dan hukum adat. AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional, 4(2), 21-32.
Luciana, K. P., Risnain, M., & Amiruddin, A. (2022). Kedudukan Dan Pertanggung Jawaban Hukum Notaris Pengganti Dalam Menjalankan Tugas Notaris Yang Diangkat Menjadi Pejabat Negara. Unizar Law Review (ULR), 5(1).
Mahadewi, I. G. (2021). Tanggung Jawab Notaris Pengganti yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Pembuatan Akta Autentik. Denpasar: Udayana University.
Maharani, N. P. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Notaris Pengganti Dalam Hal Pemanggilan Berkaitan Dengan Kepentingan Proses Peradilan Pidana. Jurnal Analogi Hukum, 5(1), 61-66.
Melinda, S., & Djajaputra, G. (2021). Pembuatan Akta Notaris Di Luar Wilayah Jabatannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia, 6(7), 3521-3541.
Ningtyas, D. C. (2023). Hak Atas Tanah Sebagai Dasar Pembuktian Bagi Pemiliknya Dalam Hukum Agraria Yang Di Dasari UUPA. Court Review: Jurnal Penelitian Hukum, 3(1), 28-35.
Noer, Z. a. (2021). Tanggungjawab Notaris Pengganti Terhadap Kesalahan Akta Otentik Yang Dibuatnya. Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, 1221.
Nurjanah, S. (2023). Perubahan Kedudukan Notaris Pengganti Pada Saat Notaris Yang Diganti Meninggal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial islam, 5(2), 1459-1469.
Patahuddin, M. K. (2023). Pengaturan Terhadap Peralihan Hak Milik Atas Tanah Melalui Jual Beli Tanah Menurut Uu No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lex Administratum, 11(1), 34.
Pati, K. Y., & Primananda, T. (2025). Analisis Yuridis Terkait Persyaratan Notaris Pengganti Dan Implikasi Terhadap Akta Otentik. Journal Evidence Of Law, 4(2), 860-864.
Pramesti, G. S. (2024). Pengaturan Kepemilikan Tanah Berdasarkan Hukum Pertanahan Dan Implementasinya. Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law, 1(1), 39-52.
Rizky, F. M., & Aminah, A. (2023). Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Membuat Akta Diluar Wilayah Jabatan Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 5(1), 505-512.
Yana, A., & Faishal, A. (2025). Penunjukan Notaris Pengganti Sebagai Penerima Protokol Dari Notaris Yang Bermasalah Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(4), 3428-3439.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Anisa Syamsiah Soraya, Evita Isretno Israhadi
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa Jurnal Greenation Sosial dan Politik (JGSP) berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di JGSP.
