The Dynamics of Land Ownership and the Asynchrony of Agrarian Regulations as Triggers of Land Conflicts and Social Injustice in Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.38035/jgsp.v3i4.529Keywords:
Agrarian Law, Land Disputes, UUPAAbstract
Inequality in land ownership in Indonesia is a major factor triggering agrarian disputes, primarily due to the dominance of ownership by corporations and economic elites, which restricts access to land for small communities. This situation is exacerbated by land policies that favor investment interests and weak legal protection for the rights of indigenous communities and farmers. Inconsistencies in agrarian regulations, such as overlaps between the 1960 Basic Agrarian Law (UUPA) and various derivative regulations, further complicate the resolution of land conflicts. Furthermore, weak law enforcement and the government's bias toward large investments mean that communities often lose their land rights without adequate protection mechanisms. Agrarian conflicts occurring in various regions, such as Kalimantan, Papua, Sumatra, and Java, demonstrate that land grabbing in the name of development and investment has deepened social disparities and increased economic and political instability. Therefore, agrarian policy reform that is oriented towards social justice is needed by strengthening the implementation of the 1960 UUPA, ensuring regulatory harmonization, and increasing protection of the rights of small and indigenous communities so that land can be used fairly for the welfare of the people, not just as an economic commodity for a handful of parties.
References
Anastasia, S., Nurohman, R., Zaidan, D. T. N., & Mubarok, A. (2024). Implikasi Hukum Agraria terhadap Konflik Pertanahan Indonesia. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 4(2), 545-553.
Anatami, D. (2017). Tanggung Jawab Siapa, Bila Terjadi Sertifikat Ganda Atas Sebidang Tanah. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 1-17.
Andjarwati, A. (2021). TUNTUTAN PENGUATAN PERTANIAN DI PINGGIRAN KOTA SEBAGAI KAWASAN STRATEGIS. Bina Hukum Lingkungan, 145-165.
Angrayni, L. (2023). Hak Menguasai Negara Dalam Pengaturan Sumber Energi Baru dan Terbarukan. EKSEKUSI, 5(1), 42-61.
Arisaputra, M. I. (2021). Reforma Agraria di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika (Bumi Aksara).
Astriani, B. A. (2024). Sengketa Tanah dalam Perspektif Hukum Agraria di Indonesia. Kabupaten Agam: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
Aziza, T. N. (2009). Menilik Kebijakan Pembangunan Pertanian. Jurnal Borneo Administrator, 5(2).
Erika, E. (2018). Perkembangan Politik Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Dan Implikasinya Bagi Masyarakat Hukum Adat. Jurnal Yuridis, 5(1), 114-141..
Gayo, A. A. (2018). Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Adat (Studi Kasus Di Provinsi Aceh Khususnya Kabupaten Bener Meriah). Jurnal Penelitian Hukum P-ISSN, 1410, 5632.
Hakim, I., & Wibowo, L. R. (2014). Hutan untuk Rakyat; Jalan Terjal Reforma Agraria di Sektor Kehutanan: Jalan Terjal Reforma Agraria Di Sektor Kehutanan. Bantul: LKIS Pelangi Aksara.
Hasibuan, A., Nasution, S. P., Yani, F. A., Hasibuan, H. A., & Firzah, N. (2022). Strategi peningkatan usaha tani padi sawah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa. ABDIKAN: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sains Dan Teknologi, 1(4), 477-490.
Hiplunudin, A. (2019). POLITIK AGRARIA Suatu Bahasan Penguasaan Tanah; Petani Vs Negara dan Neoliberalisme. Bogor: GUEPEDIA.
Indrawati, A. (2024). Analisis Yuridis terhadap Hak Milik Atas Tanah di Kawasan Perkotaan: Antara Regulasi dan Realitas Sosial. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 4(3), 2392-2398.
Ladzuardi, I., Sihotang, S., & Ilyanawati, R. Y. A. (2024). Analisis Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Kepemilikan Hak atas Tanah di Kota Bogor Berdasarkan Peraturan Menteri Atr/Bpn Nomor 21 Tahun 2020. Karimah Tauhid, 3(6), 6300-6313.
Napitupulu, B. R. (2023). Politik Hukum Dalam Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Untuk Mewujudkan Kemakmuran Rakyat. Journal Central Publisher, 1(7), 715-726.
Pamungkas, G. S., Hutauruk, G. A., & Fathurrahman, R. (2025). Membedah Kebijakan Pemerintah: Strategi Menuntaskan Konflik Pertanahan Demi Keadilan yang Berkelanjutan. JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 8(1), 26-37.
Parmawati, R. (2019). Valuasi Ekonomi Sumberdaya Alam & Lingkungan Menuju Ekonomi Hijau. Malang: Universitas Brawijaya Press.
Rajagukguk, S. E. M., Marpaung, L. A., & Ningrum, H. R. S. (2019). Implementasi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir Dan Sita Pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung. Pranata Hukum, 14(2), 192-207.
Ramadani, F. E. (2022). Konflik Sosial Perebutan Lahan Perkebunan. Paradigma, 11(1).
Wardhani, D. K. (2020). Disharmoni Antara Ruu Cipta Kerja Bab Pertanahan Dengan Prinsip-Prinsip UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 6(2), 440-455.
WN, S. F., Rini, R. F., & Fauzan, A. (2024). Kebijakan Pengaturan Agraria di Indonesia: Suatu Tinjauan Berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria. Jurnal Begawan Hukum (JBH), 2(1), 298-309.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Agusra Yendri, Evita Isretno Israhadi
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa Jurnal Greenation Sosial dan Politik (JGSP) berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di JGSP.
