A Comparative Analysis of the Regulatory Framework for Crypto Assets as Commodities versus Securities and Its Implications for Investor Protection in Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.38035/jgsp.v3i4.528Keywords:
Crypto Assets, Regulation, Commodities, Securities, Investor ProtectionAbstract
Crypto assets have become a global phenomenon that is also growing rapidly in Indonesia, but their status remains subject to legal uncertainty. The debate over whether crypto assets should be categorized as commodities or securities has significant implications for regulatory direction, investor protection, and the stability of the national financial system. Regulation as a commodity emphasizes trade and market mechanisms, while regulation as a security focuses more on investor protection and transparency. This situation creates an urgent need for regulatory harmonization, given the potential risks arising from the lack of legal clarity, including potential investor losses, market manipulation, and weak oversight. This study seeks to examine the position of crypto assets within the Indonesian legal framework by comparing international regulatory practices, such as the stance of the Securities and Exchange Commission (SEC) in the United States and the Markets in Crypto-Assets (MiCA) regulations in the European Union. Economic Law Theory is used to understand the interaction of law with market dynamics, while Philipus M. Hadjon's Legal Protection Theory provides an analytical basis for preventive and repressive protection for investors. Furthermore, the principle of financial prudence is used as a basis for assessing the need for stronger oversight. The study's findings indicate that optimal investor protection can be achieved through clear regulations that firmly place crypto assets within the appropriate legal framework, with synergistic institutional coordination between Bappebti (Commodity Futures Trading Regulatory Agency), the Financial Services Authority (OJK), and Bank Indonesia. Going forward, comprehensive, specific regulations are essential to ensure the development of crypto assets is aligned with legal certainty, public protection, and strengthened national economic stability.
References
Andrias, A., Aisah, S., Yusuf, Y., Rumpoko, R., Putra, T. R. A., & Ollivia, J. (2025). Integrasi Aspek Sumber Daya Manusia Terhadap Regulasi Dan Kebijakan Keuangan Digital. Jurnal Neraca Peradaban, 5(2), 87-97.
Ardelia, T. A. (2025). Implementasi Prudential Principle Dalam Perlindungan Konsumen Pada Sistem Layanan Electronic Payment. Media Hukum Indonesia (MHI), 3(3).
Bediona, K., Herliansyah, M. R. F., Nurjaman, R. H., & Syarifuddin, D. (2024). Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat, 2(01).
Gozales, C., Faustine, S., & Siahaan, A. L. S. (2025). Tantangan Regulasi Hukum Pasar Modal dalam Perlindungan Investor di Era Digital. PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, 4(3), 4996-4999.
Harmen, H., Surbakti, O. M. B., Reynaldi, F. F., & Damanik, A. P. J. (2024). Peran Regulasi Cryptocurrency Terhadap Perkembangan Fintech Di Indonesia: Analisis Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis. PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, 4(1), 58-68.
Khunainah, I., Idayanti, S., & Rahayu, K. (2024). Pembuktian Kepemilikan Aset Investasi dengan Trading Kripto di Indonesia. Pekalongan: Nasya Expanding Management.
Mahendra, M. R. (2025). Analisis Tantangan dan Peluang Regulasi Mata Uang Kripto terhadap Stabilitas Pasar Keuangan Global dan Diplomasi Ekonomi. Journal of Economic and Management (JEM) Terekam Jejak, 2(1), 1-10.
Makruf, S., Pratama, B. Y., Muslimah, A. N., Pratama, M. I., & Shaleh, C. (2025). Teori hukum dan filsafat hukum: Membangun responsivitas terhadap perubahan ekonomi dan sosial. Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, 10(1), 94-112.
Mariana, C. D. (2022). Crypto Currency: Terobosan atau Ancaman atas Tatanan Finansial Umum? Jakarta: Prenada Media.
Nugrahaningsih, W. &. (2024). Analisis Yuridis Pemanfaatan Aset Kripto untuk Kepentingan Investasi dan Transaksi di Indonesia. Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik, 1(2), 104-115.
Rohman, M. N. (2021). Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) Di Indonesia. Jurnal Supremasi, 11(2), 1-10.
Rolando, B., Al-Amin, A. A., Rahmat, R., Zuwardi, Z., & Izmuddin, I. (2024). Memahami Nilai Tukar Kripto dalam Ekonomi Digital: Pendekatan Investasi di Masa Kini. COSMOS: Jurnal Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Teknologi, 1(6), 560-571.
Sahamad, I. W. (2023). Aspek Hukum Terhadap Investasi Kripto Di Indonesia. Jurnal Cahaya Mandalika, 4(3), 1740-1747.
Siregar, E. S. (2024). Kepastian Hukum Aset Kripto sebagai Instrumen Investasi dalam Persfektif hukum islam dan Hukum Positif. El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4(1), 181-192.
Sulaiman, E. J. (2024). LEGALITAS DAN PENGGOLONGAN ASET KRIPTO (STUDI PERBANDINGAN: INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT): Crypto Assets Legality and Classification (Comparative Studies: Indonesia and United States of America). AMICUS CURIAE, 1(3), 1303-1314.
Tambun, M. A. (2022). Tata Kelola Pembentukan Regulasi Terkait Perdagangan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) sebagai Aset Kripto (Crypto Asset). Mahadi: Indonesia Journal of Law, 1(1), 33-57.
Wati, Y. E. (2025). Peranan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Investor Mata Uang Digital atau Crypto di Indonesia. Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi, 2(4), 67-79.
Wicaksono, E. S. (2023). Kejatuhan FTX Dan Pelajaran Penting Bagi Solusi Crypto Custody: Analisis Risiko Sistemik Dan Perlindungan Aset. Bridging Journal of Islamic Digital Economics and Management, 1(1), 238-249.
Wijaya, G. (2025). Rekontruksi Konsep Kekayaan Dalam Hukum Keperdataan: Kajian Terhadap Status Hukum Aset Kripto Di Indonesia. Multilingual: Journal of Universal Studies, 5(1), 516-529.
Wimar, M., Suherman, & Joesoef, I. E. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Investor Pemilik Aset Kripto di Indonesia. National Conference on Law Studies (NCOLS), 5(1), 1028-1046.
Yamani, A. Z. (2025). Analisis Tantangan Dalam Penyusunan Rancangan Undang-Undang Di Era Transformasi Digital: Antara Regulasi, Inovasi, Dan Perlindungan Hak. Journal Of Law And Nation, 4(2), 312-324.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Yovid, Evita Isretno Israhadi
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa Jurnal Greenation Sosial dan Politik (JGSP) berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di JGSP.
