The Dilemma of Criminal Liability for the Operation of Motorized Pedicabs in Yogyakarta Due to the Absence of Explicit Regulations Accommodating Them as a Mode of Public Transportation
DOI:
https://doi.org/10.38035/jgsp.v3i3.439Keywords:
motorized pedicab, legal vacuum, criminal liability, alternative transportationAbstract
The phenomenon of motorized pedicab (bentor) operations in Yogyakarta reflects a shift in public demand toward faster and more efficient modes of transportation. However, the presence of a bentor faces a legal dilemma due to the absence of explicit regulations accommodating it within both national and regional legal systems. Law No. 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation and Regional Regulation (Perda) of Yogyakarta Special Region (DIY) No. 5 of 2016 only regulate official and traditional transportation modes, without specifically addressing modified forms such as bentor. This legal ambiguity raises questions regarding the legal status of bentor and the extent to which its drivers can be held criminally liable. This study employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, aiming to analyze the existing legal vacuum and its impact on law enforcement and social justice. The study finds that although the operation of bentor may be considered administratively unauthorized, the application of criminal law to its drivers encounters obstacles related to the principle of legality, as no criminal norm explicitly prohibits such activity. Moreover, enforcement actions carried out without an adequate legal basis have the potential to create injustice and discrimination. This research recommends revising regional regulations to be more accommodating of alternative modes of transportation, adopting a conditional legalization approach, and encouraging intergovernmental collaboration. Responsive regulation is key to ensuring legal order while upholding social and humanitarian values.
References
Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban pidana dalam suatu kerangka teoritis. Jurnal Hukum Positum, 5(2), 10-19.
Fitri, F. A. (2024). Tinjauan Teoritis tentang Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesi. Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, 1(2), 202-209.
Fitri, S. M. (2020). Eksistensi Penerapan Ultimum Remedium dalam Sistem Hukum Pidana Indonesi. De Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 2(1), 16-27.
Fridawati, T. G. (2024). Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia: Kajian Pustaka terhadap Literatur Hukum Pidana. Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, 1(3), 317-328.
Himawan, T. A. (2025). Penegakan Hukum Becak Bermotor di Wilayah Kota Gorontalo. JIAN-Jurnal Ilmiah Administrasi Negara, 9(1), 28-38.
Iqbal, M. M. (2023). Kemiskinan Struktural dan Mekanisme Survival Tukang Becak di Terminal Bratang. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 12(2), 212-221.
Joan, E. S. (2023). EKSISTENSI PENGEMUDI BENTOR DI TENGAH PERSAINGAN DENGAN MODA TRANSPORTASI BERBASIS PELAYANAN ONLINE DI PASAR BUTUNG KOTA MAKASSAR. Kumpulan Artikel Pendidikan Anak Bangsa (Kapasa): Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, 3(2), 93-103.
Julaikah, J. &. (2020). Behavior based safety sektor informal becak motor di Yogyakarta. Jurnal Kesehatan Kusuma Husada, 193-204.
Kusuma, W. W. (2023). Analisis Legalitas Kendaraan Roda Tiga sebagai Angkutan Orang dan Barang. JURNAL MERCATORIA, 16(1), 81-90.
Makruf, S. P. (2025). Teori Hukum dan Filsafat Hukum: Membangun Responsivitas terhadap Perubahan Ekonomi dan Sosial. Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, 10(1), 94-112.
Noviyati, A. M. (2023). Analisis Optimalisasi Aset Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Journal of Economics, Assets, and Evaluation, 1(2), 1-11.
Nugroho, H. S. (2024). Grassroot free fight neo-liberalism: Becak motor (bentor) drivers as homo sacer in downtown Yogyakarta, Indonesia. Journal of Urban Cultural Studies, 11(2), 241-260.
Parlindungan, P. (2020). Pengendalian Operasional Transportasi Becak Motor Di Wilayah Hukum Polres Bojonegoro. Jurnal Sosiologi Dialektik, 14(2), 76.
Putra, I. R. (2022). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Penyediaan Perlengkapan Jalan Umum yang Berstatus Sebagai Jalan Kota di Kecamatan Pekanbaru Kota). Jurnal Niara, 14(3), 284-291.
Rachman, S. (2019). Pengaturan Pengoperasian Angkutan Becak Motor Suatu Kajian Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Suatu Studi di Kota Tidore Kepulauan). Akrab Juara: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial, 4(4), 56-70.
Saleh, I. N. (2025). Hukum dan Peradilan di Indonesia:: Kajian Teori dan Praktik Hukum di Indonesia. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
Suryani, M. &. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Eksistensi Becak Bermotor Umum (Bentor) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Jurnal Pembaharuan Hukum, 3(1), 21-38.
TUBAN, H. P. (2022). IMPELEMENTASI PROGRAM KAWASAN TERTIB LALU LINTAS DI WILAYAH. Jurnal Kawruh Abiyasa, 2(2).
Utoyo, M. A. (2020). Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia. Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, 75-85.
Yunus, M. M. (2024). Investasi dan Reformasi Transportasi Kota. Syiah Kuala University Press: Banda Aceh.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Amin Ruwito, Joko Setiono, Supardi Hamid
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa Jurnal Greenation Sosial dan Politik (JGSP) berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di JGSP.
