The Wajo Police Strategy in Addressing and Preventing the Misuse of Traditional Badik Weapons among the Bugis Community in Wajo Regency
DOI:
https://doi.org/10.38035/jgsp.v3i3.424Keywords:
Badik, Misuse, Wajo Police Department, Legal Strategy, Local WisdomAbstract
The misuse of traditional badik knives in Wajo Regency is a complex phenomenon rooted in the badik's status as a cultural symbol of the Bugis people. Although the badik has historical value and cultural significance, social reality shows that this weapon is often misused in various criminal acts such as assault, fighting, and murder. This phenomenon poses a unique challenge for law enforcement agencies, particularly the Wajo Police Department, in maintaining public order without offending deeply rooted cultural values. This study aims to examine the strategies employed by the Wajo Police Department in addressing and preventing the misuse of the badik through a legal approach that synergizes with local social and cultural aspects. The research method used is normative juridical with a legislative approach and literature study. The results of the study show that the Wajo Police Department applies three main approaches, namely preventive, repressive, and restorative. The preventive approach is carried out through legal socialization and strengthening the role of Bhabinkamtibmas based on Perpol No. 1 of 2021 concerning Community Policing. The repressive approach is based on the provisions of Emergency Law No. 12 of 1951 and the Criminal Code. Meanwhile, the restorative approach refers to Police Regulation No. 8 of 2021, involving traditional leaders and community leaders. An evaluation of the strategy indicates the need for local regulations (Perda) that more strictly regulate the use of badik, as well as enhance the capacity of law enforcement officers in a culture-based approach. The synergy between national law and local wisdom is key to addressing the issue of traditional weapon misuse without erasing the cultural identity of the community.
References
Abas, M. A. (2023). Sosiologi hukum: Pengantar teori-teori hukum dalam ruang sosial. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
Akbar, M. F. (2022). Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Masalah-Masalah Hukum, 51(2), 199-208.
Anshar, R. U. (2020). Tugas dan Fungsi Polisi sebagai penegak hukum dalam Perspektif Pancasila. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2(3), 359-372.
Balya, M. S. (2025). PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM NASIONAL BERBASIS PADA NILAI-NILAI PANCASILA. Grondwet, 4(1), 37-49.
Hafid, Z. P. (2024). PERAN BHABINKAMTIBMAS DALAM MENCIPTAKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI MASYARAKAT: PERAN BHABINKAMTIBMAS DALAM MENCIPTAKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI MASYARAKAT. Jurnal Intelek Insan Cendikia, 1(6), 2344-2349.
Haris, O. K. (2023). Penegakan Hukum Pidana terhadap Penyalahgunaan Senjata Tajam Tradisional. Halu Oleo Legal Research, 5(2), 369-383.
Hazmi, A. A. (2024). SIMBOL MASKULINITAS DALAM ORNAMEN BUDAYA BUGIS DI FILM TARUNG SARUNG: ANTARA TRADISI DAN MODERNITAS: SYMBOLS OF MASCULINITY IN BUGIS CULTURAL ORNAMENTS IN THE FILM TARUNG SARUNG: BETWEEN TRADITION AND MODERNITY. Jurnal Dimensi Seni Rupa dan Desain, 21(1), 59-86.
Iswan, I. &. (2025). Badik Makassar: Kajian Visual dalam Perspektif Estetika Clive Bell. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan (JURDIKBUD), 5(2), 56-66.
Nurtresna, R. S. (2024). Penerapan Dan Relevansi Hukum Adat Dalam Konteks Modern. Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara, 2(3), 470-478.
Rahman, A. (2023). Fetisisme pada badik oleh masyarakat di desa duampanuae kabupaten sinjai. Jurnal Cakrawala Ilmiah, 2(7), 2957-2968.
Ramadhan, R. M. (2021). Peran Polisi Masyarakat (Polmas) Dalam Mewujudkan Sistem Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Studi Di Kepolisian Resort Tanjung Balai). Jurnal Ilmiah Metadata, 3(1), 274-291.
Rivanie, S. S. (2022). Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan. Halu Oleo Law Review, 6(2), 176-188.
Saliro, S. S. (2025). Forum Kemitraan Polisi Masyarakat dan Pemolisian Masyarakat. Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora, 11(1), 185-195.
Sasela, J. P. (2023). Sanksi Hukum Kepemilikan Senjata Api Ilegal Oleh Warga Sipil Yang Melakukan Tindak Kejahatan. Lex Administratum, 12(1).
Tuejeh, R. B. (2025). ANALISA HUKUM PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM DI MUKA UMUM SEBAGAI PERBUATAN PIDANA. COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum, 5(02), 55-62.
Utama, L. A. (2022). Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api dan Senjata Tajam Dalam Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 dikaitkan dengan Faktor Korelatif Kriminalisasi. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 9(2), 549-562.
Yani, R. &. (2023). Efektivitas penerapan restorative justice dalam tindak pidana ringan. Journal of Lex Philosophy (JLP), 4(2), 314-332.
Yoserwan, Y. (2023). PEMOLISIAN MASYARAKAT DI BIDANG PENEGAKAN HUKUM PIDANA. Unes Journal of Swara Justisia, 7(1), 74-88.
Yulianto, T. (2023). Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana. Orbith: Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa dan Sosial, 19(2), 154-159.
Yusuf, M. &. (2023). Perkembangan Teori Penegakan Hukum dalam Perwujudan Fungsi Norma di Masyarakat. Sultra Research of Law, 5(2), 58-65.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Theodorus Echeal Setiyawan, Joko Setiono, Zulkarnaen Koto
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa Jurnal Greenation Sosial dan Politik (JGSP) berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di JGSP.
