Synergy Between the Police and the Community in Crime Prevention Efforts by the Directorate of General Criminal Investigation in Jambi Province
DOI:
https://doi.org/10.38035/jgsp.v3i3.431Keywords:
Synergy, Police, Ditreskrimum, Community, Crime Prevention, LawAbstract
This study discusses the synergy between the police and the community in crime prevention efforts, focusing on the role of the Directorate of General Criminal Investigation (Ditreskrimum) of the Jambi Regional Police. Crime prevention is not solely the responsibility of the police institution but requires the active involvement of the community as a strategic partner. This study uses a normative juridical approach to examine the legal framework governing such cooperation, including Law No. 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, Police Regulation No. 1 of 2021 on Community Policing, and Police Regulation No. 14 of 2018 in conjunction with Police Regulation No. 3 of 2024, which regulate the organization and core duties of Ditreskrimum at the regional police level. The study finds that Ditreskrimum has implemented various preventive strategies, such as dialogic patrols, the establishment of partnership forums, and legal education for the public. However, the implementation of this synergy still faces multiple challenges, including limited resources, low public legal awareness, and weak oversight of program implementation. Additionally, discrepancies between the regulatory framework and on-the-ground practices hinder the long-term effectiveness of this synergy. The study recommends strengthening personnel capacity, providing local policy support, and developing evaluation systems and administrative sanctions as solutions to establish a more equitable, participatory, and sustainable partnership in crime prevention.
References
Arvianti, F. N. (2025). Peran Dan Tanggung Jawab Reskrim Dalam Kepolisian. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat, 3(01).
Aswin, M. &. (2020). Peran Serta Masyarakat Dalam Membantu Kepolisian Demi Menjaga Keamanan Wilayah Kota Makassar. Alauddin Law Development Journal, 2(3), 454-464.
Bertholomeus, G. C. (2024). Hukum Kriminologi. Padang: CV. Gita Lentera.
Budiyanto, S. H. (2025). Pengantar Cybercrime dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia. Serang: Sada Kurnia Pustaka.
DM, M. Y. (2024). Analisis Terhadap Pembatasan Dan Pengawasan Kewenangan Kepolisian Di Indonesia. Milthree Law Journal, 1(2), 149-180.
Hartanto, D. (2020). Model Hierarki Komunikasi Organisasi Badan Reserse Dan Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri). Komunikologi: Jurnal Pengembangan Ilmu Komunikasi Dan Sosial, 4(2), 111-120.
Hartono, M. R. (2016). Upaya Pencegahan Kejahatan Oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jambi Melalui Tindakan Preventif. Jurnal Lex Specialis, 24, 70-84.
Hersyanda, M. D. (2024). Efektivitas sanksi pidana terhadap pengulangan kejahatan (residivisme) di Indonesia. JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, 1(3), 253-265.
Himawati, N. A. (2017). Pembentukan forum kemitraan polisi dan masyarakat sebagai upaya reduksi gejala gangguan kamtibmas. URECOL, 255-260.
Ilham, M. &. (2024). Praktik Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. AMU Press, 1-182.
Indarti, E. (2019). Community Policing sebagai Democratic Policing; Konteks di Indonesia. Jurnal Ilmu Kepolisian, 13(2), 11-11.
Margaret, M. (2020). Community Policing sebagai Bentuk Pengendalian Sosial. Deviance Jurnal Kriminologi, 4(2), 152-164.
Pranata, D. &. (2022). Demokratisasi Hukum Di Bidang Penegakan Hukum Pidana Melalui Restorative Justice. J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, 2(1), 85-94.
Purba, D. P. (2021). Pemolisian masyarakat dalam pencegahan kejahatan jalanan. Jurnal Ilmu Kepolisian, 15(1), 12-12.
Putra, T. &. (2025). Analysis of Simple Society Education and Modern Society Education. Aslim: Journal of Education and Islamic Studies, 2(1), 10-19.
Rinawati, R. S. (2020). Analisis algoritma datamining pada kasus daerah pelaku kejahatan pencurian berdasarkan provinsi. J-SAKTI (Jurnal Sains Komputer dan Informatika), 4(1), 77-87.
Saliro, S. S. (2025). Forum Kemitraan Polisi Masyarakat dan Pemolisian Masyarakat. Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora, 11(1), 185-195.
Toha, H. T. (2024). Tanggung Jawab Oknum Kepolisian Yang Bertindak Represif Dalam Pengamanan Demonstrasi Anarkis. LEX PRIVATUM, 13(2).
Usman, A. H. (2014). Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia. Jurnal Wawasan Yuridika, 30(1), 26-53.
Wasaraka, H. (2024). Reformasi Hukum untuk Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Sistem Demokratis. Sovereignty, 3(1), 8-15.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Dhadhag Anindito, Zulkarnaen Koto, Joko Setiono
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa Jurnal Greenation Sosial dan Politik (JGSP) berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di JGSP.
