Legal Implications of Proving the Status of Non-Marital Children through DNA Tests in the Indonesian Civil Law System
DOI:
https://doi.org/10.38035/jgsp.v3i2.362Keywords:
Civil Rights, DNA Test, Non-Marital ChildrenAbstract
The development of genetic technology, especially DNA testing, presents new opportunities in proving civil law, especially related to the status of children non-marital. In the context of Indonesian law, the regulation of non-marital children still gives rise to various interpretations, especially in terms of determining civil relations with the biological father. The Constitutional Court through Decision No. 46/PUU-VIII/2010 and the latest Decision No. 69/PUU-XIII/2015 has opened up the space for recognition of children non-marital, but has not fully regulated the mechanism of proof comprehensively, especially in cases involving alleged adultery. This study aims to analyse the status of children non-marital after the Constitutional Court's decision and the extent to which DNA tests can be used as evidence to determine the child's civil rights, whether as main evidence or only in supporting nature. The research method used is normative juridical with a legislative approach and a study of court decisions. The results show that DNA tests have high scientific validity, but are still legally positioned as supporting evidence, not a single stand-alone evidence. This is in line with Article 1865 of the Civil Code and Article 164 of the Civil Code which places evidence in a certain hierarchy. In conclusion, although DNA tests have the potential to strengthen the civil claims of non-marital children against their biological fathers, there is still a need for voluntary recognition or through a court order that comprehensively assesses the entire set of evidence. Therefore, further regulation is urgently needed to ensure legal certainty and protection of the rights of children non-marital in Indonesia.
References
Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta: Akademi Pressindo, 2022.
Achmad Ali, Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan: Legal Theory & Judicialprudence. Jakarta: Kencana, 2017.
Adi Astiti dan Nansarunai D, ‘Hak Anak Luar Kawin Dalam Hukum Waris Islam’, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, vol. 5, no. 1, p. 650, 2020.
Amir Pratama, Perlindungan Anak di Indonesia. Jakarta: Grafika Aditama, 2016.
Bambang Santoso, Pembuktian dalam Tes DNA. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
Beni Ahmad Saebani and Syamsul, Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Bandung: Pustaka Setia, 2021.
Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
Debora M.I. Napitupulu, ‘Kajian Mengenai Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII.2010 tentang Uji Materil Terhadap Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan’, Universitas Indonesia, 2020.
Doharman Damanik, Hasil Tes DNA Sebagai Alat Bukti di Pengadilan. Jakarta: Prenada Media, 2016.
Fathurrahman Djamil, Pengakuan Anak Luar Kawin dan Akibat Hukumnya. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2018.
Firmansyah Halim, Tes DNA sebagai Suatu Kemajuan Teknologi. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
Galih Rahmawati dan Diana Tantri Cahyaningsih, ‘Perbandingan Hubungan Hukum Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tua Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor’, Jurnal Privat Law, vol. VIII, no. 1, p. 87, 2020.
Hasim Purba, ‘Hukum Keluarga dan Kewarisan, Diktat Modul Kuliah’, Universitas Sumatera Utara, 2017.
Iman Jauhari, Hak-hak Anak dalam Hukum Islam. Jakarta: Pustaka Bangsa, 2018.
Jakobus Anakletus Rahajaan, ‘Dinamika Hukum Perlindungan Anak Luar Nikah di Indonesia”’, Jurnal Public Policy, vol. 2, no. 2, p. 259, 2021.
Jumni Nelli, ‘Nasab Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Nasional’, Pekanbaru: UIN Suska, p. 3, 2009.
M Parma, ‘Pengukuran Kemiripan Profil DNA Manusia Menggunakan Ukuran Kemiripan’, Universitas Indonesia, 2019.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010. 2010.
Maria Goreti Beto Tapobali, ‘Kekuatan Hukum Hasil Tes Deoxyribonucleic Acid (DNA) Terhadap Status Anak di Luar Nikah Yang Tidak Diakui Oleh Ayah Biologisnya Dalam Perspektif Hukum Perdata’, Universitas Janabadra Yogyakarta, 2021.
Martiman Prodjohamidjojo, Tanya Jawab Hukum Perkawinan. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2017.
Muhammad Ardhans, Hukum Perkawinan Menurut Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
Muhammad Zikri, ‘Disparitas Putusan Pengakuan Anak Hasil Hubungan Di Luar Perkawinan’, UIN Syarif HidayaTullah Jakarta, 2023.
Puput Herlina Selawati, Hak Waris Anak yang Lahir di Luar Perkawinan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 46/VIII/2010 Ditinjau dari Hukum Waris Islam. Kalimantan Barat: Tanjung Pura, 2015.
R Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, Hukum Orang dan Keluarga. Bandung: Alumni, 2019.
Ratih Andini, ‘Tes DNA sebagai Alat Bukti dalam Perkara Status Anak di Luar Nikah’, Jurnal Hukum dan Peradilan, vol. 8, no. 2, 2019.
Romli Atmasasmita, Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan Dan Teori Hukum Progresif. Yogyakarta: Genta Publishing, 2015.
Sanny Budi Kusuma I Gusti Ngurah Wairocana, ‘Proses pembuktian seorang anak luar kawin terhadap ayah biologisnya melalui tes DNA’, Universitas Udayana Bali, 2013.
Sari Pusvita, ‘Keperdataan Anak Diluar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Harta Warisan’, Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam, vol. 1, no. 2, p. 39, 2018.
Satrio, Hukum Keluarga: Hukum Orang dan Keluarga. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
Siti Ummu Adillah, ‘Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) dan Anak-Anak’, Jurnal Dinamika Hukum, vol. 11, p. 111, 2021.
Soerjono Soekanto and Budi Sulistyowati, Sosiologi: Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
Subekti, Hukum Pembuktian. Jakarta Timur: Intermasa, 2005.
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar). Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019.
Tri Wahyuni, ‘Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Status Anak di Luar Nikah.’, Jurnal Konstitusi, vol. 9, no. 1, 2012.
Yeni Sulastri, ‘Pengakuan Status Anak Luar Kawin dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi’, Jurnal Yuridis, vol. 11, no. 1, 2020.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Cepi Noval, Faisal Santiago
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa Jurnal Greenation Sosial dan Politik (JGSP) berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di JGSP.
