Problems of Registration of Mining Business Permits in The ESDM Modi System from The Perspective of State Administrative Law
DOI:
https://doi.org/10.38035/jgsp.v3i4.509Keywords:
Mining Business Permit, MODI ESDM, State Administrative LawAbstract
Mining Business Permit (IUP) registration is an administrative activity with significant legal implications in the mining sector in Indonesia. With the implementation of the MODI ESDM system, the government seeks to improve the efficiency, transparency, and accountability of the licensing process. However, the practice of IUP registration through MODI ESDM still faces various legal and administrative issues that impact legal certainty for permit holders. This study aims to analyze these issues from the perspective of State Administrative Law (HTUN), specifically regarding the principles of legality, legal certainty, transparency, and accountability of government administration. The research method used is normative and conceptual with a statutory approach, reviewing Law No. 3 of 2020 concerning Minerals and Coal, Government Regulation No. 96 of 2021, and Law No. 30 of 2014 concerning Government Administration, as well as relevant legal literature. The results of the study indicate that although MODI ESDM can expedite the registration process, there are several problems such as technical system disruptions, unclear permit status, and delays in validation that have the potential to give rise to administrative disputes at the PTUN. This research emphasizes the need for improved administrative mechanisms, strengthened operational guidelines, and enhanced outreach and training for system users. This will optimize the implementation of the HTUN principle, maintain legal certainty, and support a healthy investment climate in the mining sector.
References
Akbar, M. K. (2021). Peran peradilan tata usaha negara dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum FHUI, 1(1), 16.
Alamsyah, H. K. (2025). Administrasi publik era digitalisasi. Sumedang: MEGA PRESS NUSANTARA.
Asyikin, N. (2020). Freies ermessen sebagai tindakan atau keputusan pemerintah ditinjau dari pengujiannya. DIVERSI: Jurnal Hukum, 5(2), 184–209.
Awaliah, M. A. (2024). Pemanfaatan hasil data digital elevation model untuk estimasi produksi pertambangan pasir dan batu. Seminar Nasional Official Statistics, 1, 527–536.
Efendi, A. A. (2022). Hukum administrasi. Jakarta: Sinar Grafika.
Laila, U. A. (2024). Tinjauan yuridis pelaksanaan pelayanan publik dalam proses pengurusan perizinan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 di Kota Palopo (studi penelitian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo). Jurnal To Ciung: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 60–82.
Langkay, J. G. (2023). Kajian hukum pelampauan batas kewenangan pejabat administrasi yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lex Administratum, 11(4).
Liofa, L. P. (2023). Restorasi sebagai pertanggungjawaban pemulihan fungsi lingkungan hidup bagi perusahaan pemegang izin usaha pertambangan. Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan, 26(02), 98–110.
Mukti, H. (2024). Perizinan pertambangan batu bara terintegrasi dalam mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan. Yogyakarta: Deepublish.
Navisa, F. D. (2024). Reformulasi peradilan elektronik tata usaha negara pasca reformasi di era digital 4.0. Jurnal Hukum Ius Publicum, 5(1), 133–152.
Oetomo, F. S. (2025). Sentralisasi kewenangan dalam pengelolaan pertambangan atas penurunan peran pemerintah daerah dalam pembaharuan hukum pertambangan. Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi, 2(5), 380–396.
Ritonga, J. S. (2025). Mewujudkan keadilan administratif: Analisis hukum acara peradilan tata usaha negara di Indonesia. Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, 5(1), 538–554.
Siddiq, N. K. (2025). Penguatan prinsip ESG dalam reformasi pengembangan sistem perizinan berusaha di Indonesia. Private Law, 5(2), 541–554.
Sonic, L. T. (2024). Optimalisasi sistem perizinan pertambangan di Indonesia: Menuju tata kelola yang berkelanjutan dan bermanfaat. Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum, 21–34.
Suwarsit, S. S. (2025). The measuring effectiveness of centralization of Indonesian coal mineral mining licensing. Law Development Journal, 7(3), 355–374.
Taufiq, M. (2023). Hak menguasai negara di bidang pertambangan mineral dan batubara di era otoda. Journal Equitable, 8(2), 240–270.
Utami, N. E. (2023). Sentralisasi terhadap kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan tambang pasca pemberlakuan undang-undang mineral dan batubara. Lex Renaissance, 8(2), 360–378.
Widanti, N. P. (2022). Good governance for efficient public services responsive and transparent. International Journal of Demos, 4(2).
Wulandari, D. (2020). Pengujian keputusan fiktif positif di pengadilan tata usaha negara. Lex Renaissance, 5(1), 32–56.
Yusuf, I. M. (2018). Etika dalam wujud akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 4(4), 548–557.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Muh. Rustiawan Ardiansyah, Rineke Sara
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa Jurnal Greenation Sosial dan Politik (JGSP) berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di JGSP.
