Impact of Changes in the Nomenclature of Rural Credit Banks on the Law on the Development and Strengthening of the Financial Sector

Authors

  • Ni Putu Yuliana Kemalasari Universitas Borobudur, Indonesia
  • Rineke Sara Universitas Borobudur, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.38035/jgsp.v3i2.377

Keywords:

Rural Financing Bank, UU P2SK, Nomenclature

Abstract

The change in the nomenclature of Rural Credit Banks (BPR) to Rural Financing Banks in Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (UU P2SK) reflects a fundamental transformation in the direction of national financial sector policy. This change is not only symbolic but has a significant impact on the legal, institutional, and operational aspects of BPR. This study uses a normative legal method with a statutory and conceptual approach to analyze the legal implications, implementation challenges, and the need for new adaptive regulations. The analysis results show that the new nomenclature expands the role of BPRs in productive financing, opens up opportunities for integration with financial technology, and demands regulatory harmonization and strengthening the role of the OJK as a supervisory authority. The transformation is expected to enhance BPR's competitiveness in encouraging financial inclusion and people-based economic development.

References

Ahmad, N. d. (2023). IZIN PENDIRIAN, IZIN OPERASIONAL, IZIN KONVERSI KE BANK SYARIAH DAN YANG BERKENAAN DENGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. SHARING: Journal of Islamic Economics, Management and Business, 1(2), 117.

Awanto, T. R. (2024). Akibat Hukum Ganti Nama Pemegang Hak Tanggungan Berdasarkan Undang-Undang Tentang Penguatan Sektor Keuangan Bagi Kreditur dan Debitur Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Sukoharjo. Journal Customary Law, 1(2), 8.

Fuady, M. (1999). Hukum Perbankan di Indonesi. Bandung: PT Citra Aditya Bakt.

Husein, Y. (2003). Rahasia Bank Privasi Versus Kepentingan Umum. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Kusnandar, R. (2013). TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN KREDIT OLEH BANK PERKREDITAN RAKYAT ( BPR) BERKAITAN DENGAN JAMINAN. Jurnal Ilmiah “Advokasi”, 1(2), 61.

Lubis, I. (2010). Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Medan: USU Press.

Mamudji, S. S. (2002). Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Press.

Manurung, T. H. (2015). Analisis Yuridis Mengenai Bentuk Perlindungan Rahasia Bank dan Sanksi terhadap Pelanggaran Rahasia Bank. JOM Fakultas Hukum, 5.

Marzuki, P. M. (2014). Penelitian Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group.

Meriyati, A. H. (2021). Sosialisasi Sejarah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Kepada Alumni Pondok Al-Iman Yang Berada Di Palembang. STEBIS IGM, 1(2), 44.

Muhamad, R. (2020). Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Lex Privatum, VIII(1), 66.

Murni, R. R. (2023). REVITALISASI PERANAN BANK PERKREDITAN RAKYAT MENJADI BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SEBAGAI PENGGERAK RODA EKONOMI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH. Seminar Nasional Sains dan Teknologi (SENASTEK), 174.

Ningtyas, A. P., Winarno, B., & Istislam. (2015). ANALISIS YURIDIS TERHADAP STATUS HUKUM BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) EKS BADAN KREDIT DESA (BKD) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 14.

Paramitha, B. A. (2020). Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Perkreditan Rakyat Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Studi Kasus PD. BPR X Menjadi PT. BPR X (Perseroda)). Depok: FH UI Depok.

Ramadhan, A. L. (2024). Perubahan Status Bank Umum Menjadi Bank Perekonomian Rakyat Akibat Keberlakuan Ketentuan Modal Inti Minimum. Surabaya: Fakultas Hukum Unair.

Romlah, S., Budiartha, I. N., & Putra, I. M. (2023). KEDUDUKAN BANK PERKREDITAN RAKYAT MENGAMBIL ALIH AGUNAN KREDIT MACET MELALUI LELANG ATAU DILUAR LELANG. JURNAL INTERPRETASI HUKUM, 4(1), 62-67.

Sinaga, R. D., Nasution, B., & Siregar, M. (2013). Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Transparency, Jurnal Hukum Ekonomi, I(2), 1.

Syaichu, E. S. (2013). Analisis Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, CAR, BOPO, NPF terhadap Profitabilitas Bank Syariah. Diponegoro Journal of Management, 2(2), 2.

Yasin, A. (2019). Keterkaitan Kerahasiaan Bank dan Pajak: Antara Kepentingan Negara dan Pribadi. Jurnal Konstitusi, 16(2), 213.

Downloads

Published

2025-06-17

How to Cite

Kemalasari, N. P. Y., & Sara, R. (2025). Impact of Changes in the Nomenclature of Rural Credit Banks on the Law on the Development and Strengthening of the Financial Sector. Jurnal Greenation Sosial Dan Politik, 3(2), 148–159. https://doi.org/10.38035/jgsp.v3i2.377

Issue

Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Greenation Sosial dan Politik (Mei - Juli 2025)

Section

Articles

License

Copyright (c) 2025 Ni Putu Yuliana Kemalasari, Rineke Sara

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Hak cipta :

Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:

  1. Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
  2. Penulis mengakui bahwa Jurnal Greenation Sosial dan Politik (JGSP) berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
  3. Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di JGSP.