Progressive Legal Reform as an Effort to Address Inequality in Law Enforcement and Strengthen Social Cohesion in Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.38035/jgsp.v3i4.508Keywords:
Social Cohesion, Progressive Law, Justice, Legal CertaintyAbstract
Social cohesion is a key pillar in maintaining national unity and preventing societal disintegration, but unequal law enforcement in Indonesia often creates a sense of injustice that weakens social cohesion. This study aims to examine the application of progressive law as a strategic instrument to strengthen social cohesion through a substantive justice approach that respects legal certainty. Using normative methods through statutory and conceptual approaches, this study analyzes the relevance of progressive law in addressing the misalignment between formal law and societal justice needs. The study shows that progressive law, as developed by Satjipto Rahardjo, views law as a means of social engineering that must be responsive to societal values. Its implementation is reflected in the restorative justice policy (Prosecutor's Regulation No. 13 of 2019) which emphasizes victim recovery and improving social relations; the child diversion mechanism (Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System) which prioritizes rehabilitation; and the obligation of judges to explore the values ??of justice in society (Article 5 paragraph (1) of Law No. 48 of 2009 in conjunction with Law No. 5 of 2023 concerning the Supreme Court). This approach demonstrates that substantive justice can be achieved without sacrificing legal certainty, increasing public trust in the law, and strengthening social cohesion. Thus, progressive law is relevant as a guideline for reforming the Indonesian legal system to make it more responsive, humane, and socially just.
References
Abdullah, A. (2025). Reformasi hukum dalam cengkeraman oligarki: Menelusuri kesenjangan legitimasi konstitusional dan kepentingan elite. Jurnal Penelitian Serambi Hukum, 18(01), 85–100.
Al Banna, N. H., Ardana, N. N., Kurniawan, M. F., & Prasetyo, R. D. (2025). Analisis ketimpangan keadilan di Indonesia: Potret buram hukum yang berpihak pada kuasa. Pancasila: Jurnal Keindonesiaan, 5(1), 125–134.
Bahri, S. (2024). Hukum pidana sebagai instrumen penegakan keadilan dan upaya meminimalisir pelanggaran hukum dalam masyarakat. Ameena Journal, 2(4), 425–436.
Chalid, I. (2024). Transmigrasi: Dari diferensiasi menuju kohesi sosial. Yogyakarta: Deepublish.
Iqbal, M. (2025). Refleksi keadilan dalam norma hukum Indonesia: Pendekatan filosofis dan tantangan praktis. HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, dan Sosial, 2(1), 154–169.
Irayanti, I. (2023). Integrasi sosial masyarakat majemuk. Cirebon: PT Arr Rad Pratama.
Mahmudin, M. J. (2021). Kohesi sosial dan keberagaman agama: Studi perbandingan modal sosial Sunda Wiwitan Kuningan dan Cimahi, Jawa Barat. Penamas, 34(2), 181–202.
Mawardi, M. F. (2024). Gotong royong sebagai fondasi moral budaya: Perspektif hukum dan keharmonisan sosial. Prosiding Mimbar Justitia, 1(1), 207–232.
Mudhoffar, K. F. (2024). Perdebatan epistemologis: Positivisme versus non-positivisme dalam teori hukum. Jurnal Sosial Humaniora Sigli, 7(1), 401–410.
Ningsih, J. R. (2023). Pancasila sebagai dasar hukum dalam mewujudkan keadilan sosial. Advances in Social Humanities Research, 1(4), 462–470.
Nusantara, R. H. (2025). Filsafat hukum dan keadilan sosial: Analisis teoritis tentang peran hukum dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora, 3(01).
Putra, I. A. (2024). Kolaborasi masyarakat perbatasan Aceh dan Sumatera Utara dalam memperkuat kohesi sosial. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 8(2), 235–243.
Rizqullah, A. A. (2025). Peran hukum progresif dalam mencari keadilan menurut Satjipto Rahardjo. Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora, 3(01).
Safina, W. R. (2025). Pancasila sebagai norma dalam dasar sistem hukum Indonesia. Jurnal Moralita: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 6(1), 28–35.
Sartono, S. R. (2025). Rekonstruksi filsafat hukum di tengah krisis normatif: Kajian kualitatif deskriptif atas wacana keadilan dan moralitas dalam hukum kontemporer. International Journal of Social, Policy and Law, 6(2), 61–66.
Setyawan, V. P. (2025). Hukum yang membebaskan: Sintesis hukum progresif dan humanisme yuridis. Legal Advice Journal of Law, 2(1), 45–54.
Tarigan, R. S. (2024). Menuju negara hukum yang berkeadilan. Makassar: Ruang Karya Bersama.
Tumanggor, T., & Azhar, A. A. (2025). Politik identitas dalam ruang demokrasi Indonesia: Dinamika, strategi, dan implikasinya terhadap kohesi sosial. Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika dan Komunikasi, 6(2), 1417–1426.
Vidyapramatya, N. N. (2021). Hilangnya keadilan dalam penegakan hukum menurut teori diskriminasi. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, 8(2), 141–155.
Wijaya, I. M. (2022). Restorative justice dalam tinjauan hukum progresif: Eksistensi dan implikasi. Indonesia Berdaya, 3(3), 707–718.
Yamin, A. N. (2023). Hukum sebagai rekayasa sosial dan pembangunan (kajian sosiologi hukum). JIIP–Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 6(4), 2533–2537.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Achmad Muchtarom, Azis Budianto
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa Jurnal Greenation Sosial dan Politik (JGSP) berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di JGSP.
