Evaluation of Legal Reform and Implementation of Protection for Victims of Sexual Violence in Indonesia Through Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence
DOI:
https://doi.org/10.38035/jgsp.v3i4.497Keywords:
Sexual Violence, Legal Protection, TPKS Law, Legal ReformAbstract
In order to guarantee justice and victim recovery, the criminal justice system must provide victims of sexual abuse with legal protection. The Criminal Code, the Domestic Violence Law, and the Child Protection Law were among the laws in effect prior to the passage of Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (the TPKS Law), did not provide comprehensive protection for adult victims or victims outside the domestic context, creating a legal vacuum. The TPKS Law presents a legal reform that broadens the definition of sexual violence, clearly establishes victims' rights, and provides a more victim-sensitive criminal justice system mechanism, including legal assistance, psychological services, and identity protection. However, its implementation faces challenges, such as subjective definitions, difficulties in establishing evidence, uneven victim protection, harmonization with other regulations, and the law enforcement officials' inadequate capabilities. This paper examines the legislative reforms made by the TPKS Law and their practical efficacy using a normative juridical method using a statutory and conceptual approach. The research findings are expected to provide recommendations for strengthening regulations and supporting policies to ensure optimal, fair, and victim-centered protection for victims of sexual violence.
References
Adelia, I., & Rahmiaji, L. R. (2024). Esensi Pengalaman Partisipan Perempuan Dalam Menginternalisasi Nilai-Nilai Anti Kekerasan Seksual Oleh Komnas Perempuan. Interaksi Online, 13(1), 706-717.
Agustini, I., Rachman, R., & Haryandra, R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. Rechtenstudent, 2(3), 342-355.
Al Hikmah, P. S., Fajarohma, D., & Sabilillah, H. (2023). Perlindungan Bagi Korban Pelecehan Seksual Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice). Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial, 1(3), 204-224.
Arsy, M. G., & Yulianingsih, W. (2023). Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Pemenuhan Hak Korban. ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora, 1(3), 01-09.
Fernanda, N., Nisfah, E. L., Hertiana, E., & Irawan, T. F. (2025). Perlindungan Korban dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(2), 1041-1050.
Fernando, Z. J., Poeloengan, A. H., & Mulyadi, M. (2025). Customary Victimology: Perspektif Baru Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Proceedings Series on Social Sciences & Humanities, 27, 34-47.
Hairi, P. J., & Latifah, M. (2023). Implementasi undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Jurnal Negara Hukum, 14(2), 163-179.
Hawini, D. A., & Sarmauli, S. (2024). Pandangan Studi Gender Terhadap Pelecehan Seksual. Indonesian Journal on Education (IJoEd), 1(2), 55-60.
Hermanata, J., Nasution, A. A., & Saputra, D. N. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Lingkungan Masyarakat. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(2), 311-322.
Hidayat, A. R., & Liauw, F. (2021). Rumah Aman untuk korban kekerasan seksual. Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur (Stupa), 3(1), 341-352.
Iqbal, M., Nabillah, A. E., Radhali, R., & Rafsanjani, T. M. (2025). Penerapan Ilmu Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kasus Kekerasan Seksual. Meukuta Alam: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 7(1), 75-93.
Irawan, D., Bawole, H., & Rorie, R. (2022). Tinjauan Hukum Atas Keadilan Restoratif Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Di Indonesia. Lex Administratum, 10(5).
Ismaidar, I., Pakpahan, A. K., Sitorus, D. R., Amartila, L. K., & Silaen, R. M. (2025). Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Menjamin Akses Keadilan bagi Korban Pelecehan Seksual. PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, 4(4), 5722-5727.
Ningrumsari, F. D., Azisa, N., & Heryani, W. (2022). Paradigma teori hukum feminis terhadap peraturan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual di Indonesia. Jurnal ilmiah living law, 14(2), 103-116.
Polii, R. (2022). Tinjauan Yuridis Atas Pelaku Dan Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Di Kota Manado. Lex Privatum, 10(3).
Rahmi, A. (2019). Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 140-159.
Rambe, R. F., & Sihombing, M. A. (2024). Implikasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Pidana. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 11(1), 24-31.
Sistha, W. W., Harahap, I., & Pardede, R. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL. Collegium Studiosum Journal, 8(1), 394-312.
Thalia, P., Hutahaean, A., & Sitanggang, D. (2024). Efektivitas Hukum Pidana Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Indonesia. Journal of Social and Economics Research, 6(2), 1250-1266.
Wardhani, L. T., & Natalis, A. (2024). Assessing state commitment to gender equality: A feminist legal perspective on legislative processes in Indonesia and beyond. Multidisciplinary Reviews, 7(6).
Watak, R., Elias, R. F., & Sumakul, T. F. (2023). Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Hukum Positif Di Indonesia. Lex Privatum, 12(1).
Yunus, A. (2021). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (perspektif UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak). Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora, 1(4), 1-16.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Rusdi, Abdullah Sulaiman
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa Jurnal Greenation Sosial dan Politik (JGSP) berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di JGSP.
