A New Paradigm for Judicial Scrutiny of Tax Discretion in Indonesia: Re-evaluating the 'Element of Justice' through the Substance Over Form Doctrine Following SEMA 02/2024
DOI:
https://doi.org/10.38035/jgsp.v3i4.552Keywords:
Tax Discretion, Judicial Review, SEMA 02/2024, Substance Over Form Doctrine, Article 36(1)(b) UU KUPAbstract
This study undertakes a comprehensive examination of the judicial review framework governing the discretionary authority of Indonesia's Director General of Taxes (DGT), as conferred by Article 36(1)(b) of the General Tax Provisions and Procedures Law (UU KUP), particularly in the wake of Supreme Court Circular No. 02 of 2024 (SEMA 02/2024). A central legal inquiry is addressed: does the issuance of SEMA 02/2024 insulate this discretionary power from judicial oversight, effectively rendering it an absolute authority? Employing a normative legal research methodology, this paper contends that the General Principles of Good Governance (AUPB) are an unsuitable standard for evaluating such discretion due to their inherent abstraction when applied to concrete tax disputes. In their place, this analysis posits that a foundational doctrine of tax law—substance over form—offers the most pertinent and effective test for the "element of justice" mandated by the statute. The core argument advanced is that Article 36(1)(b) does not grant unfettered discretion but rather a bound authority (gebonden discretie), intended to uphold material truth in circumstances where formal procedural avenues, such as time-barred objections, are no longer available. Consequently, SEMA 02/2024 does not abolish judicial review but fundamentally transforms it. The Tax Court's role shifts from adjudicating the substance of a tax assessment to scrutinizing the legality and reasonableness of the DGT's application of the substance over form principle in its decision-making process. This thesis is corroborated by empirical data from post-SEMA judicial rulings, which reveal continued and active judicial oversight concerning the legality of discretionary applications. The paper concludes with a recommendation for the DGT to formulate internal guidelines predicated on the substance over form principle to bolster legal certainty and administrative accountability.
References
Ampow, G. M., et al. (2021). Penerapan diskresi oleh presiden atas kebijakan keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19 melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. Jurnal Lex Administratum, 9(3), 50–51.
Ansori, L. (2017). Diskresi dan pertanggungjawaban pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jurnal Yuridis, 2(1), 135–150.
Arifin, F. (2025). Rekonseptualisasi diskresi perspektif hukum administrasi negara: Analisis kritis terhadap implementasi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Nasional. Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum, 4(01), 25–37.
Aulia, R., & Furqon, I. K. (2024). Analisis prinsip pemungutan pajak Ibnu Khaldun dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia [Analysis of Ibn Khaldun's tax collection principles in increasing taxpayer compliance in Indonesia]. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(1), 1309–1318.
Burnama, I. (2022). Aspek keadilan aturan pajak Indonesia dalam mengatur transaksi ekonomi digital: Respon atas investigasi USTR. Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia, 4(1), 105–129.
Darmodiharjo, D., et al. (2002). Pokok-pokok filsafat hukum (Apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia). Gramedia Pustaka Utama.
Herman, L. A., Rissi, D. M., & JR, S. R. (2023). Persepsi kepatuhan perpajakan yang dipengaruhi oleh keadilan prosedural, keadilan distributif, dan keadilan retributif [Perceptions of tax compliance influenced by procedural justice, distributive justice, and retributive justice]. Jurnal Akuntansi Kompetif, 6(1), 151–163.
Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang.
Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan [Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration].
Indonesia. Mahkamah Agung. (2024). Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
Julista Mustamu, S. H. (2025). Buku diskresi dalam pemerintahan: Hak, batas dan konsekuensi hukumnya. Penerbit Widina.
Khasanah, A. U. (2024). Apa arti SEMA 2/2024 dan PMK 15/2025 bagi DJP dan WP?. Pajak.com.
Kurniati, D. (2025). Penyelesaian sengketa pajak menantang, WP perlu antisipasi SEMA 2/2024. DDTC News.
Kusumaatmadja, M. (2006). Pengantar Ilmu Hukum. Alumni.
Lestari, S. P., & Junaidi, A. (2024). Peran keadilan dan sistem perpajakan dalam mengatasi tantangan penggelapan pajak di Indonesia. Journal Humaniora: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial, 2(1), 53–59.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015). Putusan Nomor 345 K/TUN/2015.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). Putusan Nomor 375/B/PK/PJK/2016.
Minollah. (2020). Telaah asas keadilan dalam pemungutan pajak rokok [A study of the principle of justice in the collection of cigarette tax]. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 8(1), 1–13.
Mustamu, J. (2021). Diskresi dan tanggungjawab administrasi pemerintahan. Jurnal Sasi, 17(2), 1–10.
Nainggolan, S. M. (2023). Kepastian hukum Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai upaya mencegah terjadinya disparitas putusan Pengadilan Pajak. Jurnal Crepido, 6(1), 1–12.
Pemerintah Republik Indonesia. (2011). Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
Putri, S. A., & Triono, A. (2025). Diskresi pejabat administrasi dalam pelayanan publik terhadap batasan dan pengawasan diskresi. Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 33–42.
Ridwan HR. (2018). Hukum administrasi negara, edisi revisi. Rajawali Pers.
Setiawan, A., et al. (2020). Tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi dalam penggunaan diskresi sebagai instrumen pelayanan publik (public service) [Official responsibility and personal responsibility in the use of discretion as a public service instrument]. Jurnal Mimbar Hukum, 32(1), 84–98.
Simamora, J. (2022). Efektifitas penggunaan diskresi dalam penanganan Covid-19 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, 5(1), 1–15.
Sumeleh, E. J. B. (2017). Implementasi kewenangan diskresi dalam perspektif asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) berdasarkan Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Jurnal Lex Administratum, 5(9), 130–137.
Susanto, S. N. (2021). Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Praktik Peradilan di Indonesia [Application of the General Principles of Good Governance in Judicial Practice in Indonesia]. Administrative Law and Governance Journal, 4(3), 459-470.
Taufiqurrahman, M. (2024). Kebijakan diskresi pejabat pemerintahan dalam memutuskan kebijakan publik. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 5(3), 776–771.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Riztiar Arinta, Binsar Jon Vic
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa Jurnal Greenation Sosial dan Politik (JGSP) berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di JGSP.
