Legal Reform as a Strategy to Strengthen Government-to-Government (G2G) Cooperation in Handling International Migrant Workers
DOI:
https://doi.org/10.38035/jgsp.v3i4.542Keywords:
Secured Creditors, Security Interests, Bankruptcy, Foreign Assets, Cross-Border InsolvencyAbstract
This study analyzes the challenges and strategies for strengthening Government-to-Government (G2G) cooperation in handling international migrant workers from a legal perspective. Although Law No. 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers and Law No. 6 of 2023 concerning Job Creation serve as the legal umbrella for employment, several provisions, such as Article 34 of Law 18/2017, do not yet include a mechanism for monitoring migrant workers in destination countries, creating a legal vacuum and inconsistencies with bilateral agreements and ILO Conventions No. 97 and 143. A normative juridical method was used by examining national regulations, bilateral agreements, and international conventions to identify legal weaknesses and diplomatic obstacles. The results of the study indicate the need for reformulation of bilateral agreements to make them legally binding, revision of inadequate articles, establishment of a joint monitoring mechanism, and integration of migrant worker information systems. With this strategy, G2G cooperation will not only function administratively but also become a strategic legal instrument that guarantees the rights, dignity, and welfare of migrant workers in a sustainable manner.
References
Andayani, W., Putrianti, E., Wisdaningrum, O., Putranto, P., & Yanuarisa, Y. (2024). Penguatan Good Governance: Pengalaman Penerapan Electronic Government Pemerintah Daerah Di Indonesia. Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi dan Keuangan, 6(2), 116-131.
Anjuani, I., & Aisyah, S. (2024). Pengaruh Pegawai Migran Indonesia, Remitansi, Penerimaan Investasi Asing, dan Indeks Pembangunan Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 7(10), 11257-11266.
Ardi, A., & Sebayang, S. L. (2022). Kepentingan Dalam Kerja Sama Ekonomi Inter-Regional: Studi Kasus European Free Trade Association (EFTA) Dalam Indonesia-Efta Comperehensive Economic Partnership. Moestopo Journal of International Relations (MJIR), 2(2), 133-149.
Artina, N. (2022). Pengaruh tenaga kerja Indonesia, remitansi, dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Forbiswira Forum Bisnis dan Kewirausahaan, 11(2), 338-357.
Candra, G. A. (2022). Perspektif hukum internasional mengenai kerja sama bilateral. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 10(3), 269-276.
Chandra, W., & Hamonangan, M. K. (2024). Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial: Gagasan Roscoe Pound dan Relevansinya Bagi Reformasi Hukum di Indonesia. Jurnal Hukum Lex Generalis, 5(10).
Darmansyah, M. A., Farida, E., & Susetyorini, P. (2022). Inkonsistensi Hak Veto Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB Dengan Prinsip Sovereign Equality (Studi Kasus Veto Rusia Dalam Referendum Crimea). Diponegoro Law Journal, 11(3).
Jiang, H., Luo, Y., Xia, J., Hitt, M., & Shen, J. (2023). Resource dependence theory in international business: Progress and prospects. Global strategy journal, 13(1), 3-57.
Junaidi, M., & Khikmah, K. (2024). Perlindungan hukum dan penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri. Jurnal USM Law Review, 7(1), 490-501.
Majid, A. (2021). Studi Tentang Wacana Hukum Responsif Dalam Politik Hukum Nasional di Era Reformasi. Dinamika Hukum, 12(1).
Mardiyati, S. (2024). Implementasi dan Penegakan Hukum Tata Negara dalam Konteks Globalisasi. Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, 30(3), 79-90.
Mawikere, A. G., Tangkere, I., & Voges, S. O. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Lex Privatum, 14(1).
Nauli, B. P. (2021). Masa Depan Kerja Sama Selatan-Selatan: Diantara Solidaritas dan Kepentingan. Syntax Idea, 3(12), 2517-2531.
Noveria, M., Aswatini, A., Fitranita, F., Utami, D. W., & Saleh, R. (2021). Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Noviadana, H., Utami, T. K., & Mulyana, A. (2025). Peran Serikat Buruh Migran Indonesia Dalam Melindungi Hak-Hak Pekerja Migran Yang Menjadi Korban Eksploitasi dan Diskriminasi di Tempat Kerja. Journal Customary Law, 2(3), 13.
Rahman, A., & Heriyanto, H. (2021). Memasyarakatkan Hukum: Pembaharuan Hukum yang Dinamis Guna Mewujudkan Efektivitas Penegakan Hukum yang Berkeadilan. HUKMY: Jurnal Hukum, 1(1), 1-18.
Sanjaya, I. K. (2025). UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA NONPROSEDURAL DI LUAR NEGERI. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 11(1), 164-178.
Sarira, I. (2023). KEWENANGAN FORMIL & MATERIIL DALAM PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA SEBAGAI LEX POSTERIOR TERHADAP PERAN PEMERINTAH DAN LEMBAGA INDEPENDEN. Mimbar Hukum, 35, 80-103.
Sarumpaet, M. I., Harahap, H. H., & Lubis, F. (2024). Peran Politik Hukum dalam Pembangunan Hukum Progresif di Indonesia. Innovative: Journal Of Social Science Research, 4(4), 3991-4003.
Solehah, I. (2024). Relevansi Yurisprudensi sebagai Instrumen Pembaruan Hukum di Indonesia. YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan, 2(3), 50-58.
Tania, M. (2025). FAKTOR–FAKTOR PENGHAMBAT PROGRAM KERJA SAMA G2G (GOVERNMENT TO GOVERNMENT) BANGLADESH–MALAYSIA MENGENAI PEREKRUTAN PEKERJA MIGRAN ASAL BANGLADESH TAHUN 2021. Global Insights Journal: Jurnal Mahasiswa Hubungan Internasional, 2(2).
Tantri, E. (2022). Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja indonesia di luar negeri menurut undang-undang nomor 18 tahun 2017. Lex Privatum, 10(3).
Zidhnie, M. R. (2025). PERAN ADVOKASI MIGRANT CARE DALAM MELINDUNGI PEKERJA MIGRANT INDONESIA DI MALAYSIA TAHUN 2017-2022. Global Insights Journal: Jurnal Mahasiswa Hubungan Internasional, 2(2).
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Dwi Arie Isdiyanto, Riswadi
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa Jurnal Greenation Sosial dan Politik (JGSP) berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di JGSP.
