The Complexity of Proving Customs Value as an Obstacle to Law Enforcement Against Customs Crimes Based on Law Number 17 of 2006
DOI:
https://doi.org/10.38035/jgsp.v3i4.536Keywords:
Customs Value Verification, Customs Crimes, Law EnforcementAbstract
Law enforcement against customs crimes is a crucial instrument for maintaining fiscal stability and national economic justice. However, in practice, proving customs values ??often presents a major obstacle, hampering the effectiveness of the legal process. Customs values, which should reflect the actual transaction price as stipulated in Article 15 of Law Number 17 of 2006, are often manipulated through under-invoicing, document falsification, and price manipulation. The complexity of the evidentiary process arises because most transaction documents (invoices, contracts, and proof of payment) are issued outside Indonesian jurisdiction, making it difficult for law enforcement officials to obtain authentic evidence. Furthermore, administrative audits from the Directorate General of Customs and Excise do not yet have sufficient criminal evidence following Article 184 of the Criminal Procedure Code. Consequently, many customs crime cases end at the investigation stage or are resolved through administrative sanctions without criminal liability. This research uses a normative juridical method with a statutory approach and case studies to analyze the root causes and formulate normative solutions. The study's findings indicate the need to strengthen international cooperation mechanisms, reformulate evidentiary norms in customs law, and digitize cross-border trade data systems to ensure more effective, transparent, and legal certainty in law enforcement.
References
Dewi, R. K., & Muthia, A. A. (2024). PENERAPAN RESTORATIF JUSTICE DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERKAIT BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI DI INDONESIA. JURNAL MASYARAKAT HUKUM PENDIDIKAN HARAPAN, 2(1), 134.
Fahlepy, I. R., Sunarmi, & Robert. (2024). Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha Jasa Titip (JASTIP) Barang dari Luar Negeri Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH, 7(4), 1951-1959.
Idris, M. F., & Pertamasari, D. (2024). HUKUM KEPABEANAN DAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL. Jakarta: Yayasan Prima Agus Teknik.
Lantu, N. (2022). Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan barang impor ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Lex Crimen, 11(5), 199.
Lapian, I. J. (2024). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PERSYARATAN EKSPOR BARANG. LEX PRIVATUM, 14(1), 121.
Manalu, B. R. (2022). Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Kepabeanan Dan Cukai. Jurnal Indonesia Sosial Sains, 3(5), 469281.
Mawira, D. S. (2021). Penegakan hukum pemalsuan dokumen impor oleh badan hukum asing menurut Undang-Undang Kepabeanan di Indonesia. Lex Crimen, 10(13), 135.
Parapat, D., & Meher, M. (2025). Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Kepabeanan (PPJK): Studi di PT. Logistik Ekspresindo Utama, Medan. LawSains Journal, 1(2), 132.
Prastya, A., & Nafr, M. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Barang Impor Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Jurnal Kolaboratif Sains, 6(4), 279-286.
Putra, A. G., & Melanie, A. (2025). TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGENAAN PAJAK ATAS BARANG BAWAAN PENUMPANG DITINJAU DARI ATURAN KEPABEANAN DAN PERPAJAKAN INDONESIA. Gloria Justitia, 5(1), 1-30.
Putri, M. Y. (2022). Penegakan Hukum Pidana Pelaku Penyelundupan Impor Handphone Ilegal Dihubungkan dengan UU Kepabeanan. Jurnal Riset Ilmu Hukum, 63-68.
Rahim, A. M. (2023). Simplifikasi Pengawasan Barang Ekspor Dalam Rangka Penegakan Hukum Kepabeanan. Jurnal Litigasi Amsir, 10(3), 189-208.
Rahmadani, W., Khosim, A., & Azazy, Y. (2025). Tindak Pidana Perdagangan Blackmarket Menurut UU No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan Dan Hukum Pidana Islam. Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan, 4(2), 197-210.
Saputra, F. R., Hafrida, & Liyus, H. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Kepabeanan di Indonesia. Jurnal Supremasi, 17-32.
Satria, R. F. (2025). Penegakan Hukum Tindak Pidana Di Bidang Cukai Diwilayah Hukum Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Timur. Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda, 31(3), 193-198.
Situmorang, A. M. (2024). Penegakan Hukum Tindak Pidana Kepabeanan Berupa Pemalsuan Dokumen Barang Ekpor oleh Penyidik Bea Cukai Tanjung Perak. Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development, 6(6), 2423-2438.
Tampubolon, J. (2024). Kekosongan Upaya Hukum Gugatan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kepabeanan Telah Membatasi Hak Importir/Eskportir dalam Mendapatkan Keadilan dan Kepastian Hukum. Syntax Idea, 6(7), 3202-3219.
Widuri, R., Fardiansyah, H., Lutfia, C., Harwida, G. A., Sinaga, M., Fuadi, R., . . . Fitriawati, R. (2023). KEPABEANAN DAN BEACUKAI. Bandung: WIDINA BHAKTI PERSADA.
Yudhistira, F. K., & Yusuf, H. (2025). Analisis Yuridis Eksklusif Terhadap Penegakan Hukum Pidana di Bidang Kepabeanan. Jurnal Intelek Insan Cendikia, 2(1), 320-327.
Yusuf, N. I., & Tjandra, R. (2025). RISIKO HUKUM DAN FISKAL DARI PEMBAGIAN INSENTIF DALAM PENEGAKAN HUKUM KEPABEANAN: STUDI KRITIS TERHADAP PASAL 113D UU KEPABEANAN INDONESIA. JIL: Journal of Indonesian Law, 6(1), 49-73.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Anggiat Ris Hardinata N, Megawati Barthos
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa Jurnal Greenation Sosial dan Politik (JGSP) berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di JGSP.
