Tinjauan Hukum atas Penerapan Gijzeling dalam Penagihan Pajak dan Dampaknya terhadap Pemulihan Penerimaan Negara

Abstract

Pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah dan sangat penting untuk membiayai pertumbuhan nasional. Namun, tunggakan pajak yang tinggi secara konsisten menunjukkan bahwa tantangan utama tidak hanya terletak pada pengumpulan pajak tetapi juga pada efektivitas penegakan hukum pajak. Salah satu mekanisme penegakan yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DGP) adalah gijzeling, atau pemenjaraan wajib pajak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pengumpulan Pajak dengan Perintah Penyitaan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023. Esai ini bertujuan untuk meneliti dasar hukum, implementasi prosedural, dan efektivitas gijzeling dalam konteks pengumpulan pendapatan negara. Penelitian ini menggunakan metodologi hukum normatif yang dilengkapi dengan data empiris yang diperoleh dari laporan kinerja DGT dan perhatian media. Temuan menunjukkan bahwa meskipun gijzeling memiliki validitas hukum yang cukup besar dan dirancang sebagai upaya terakhir, implementasinya sangat terbatas dan belum memberikan dampak signifikan pada pemulihan dana negara. Oleh karena itu, penilaian kebijakan dan peningkatan kolaborasi antar lembaga, kapasitas kelembagaan, dan transparansi sangat penting untuk memastikan bahwa gijzeling diimplementasikan secara adil dan proporsional.