Penegakan Hukum terhadap Eksploitasi Anak pada Praktik Prostitusi di Kota Cirebon

Abstract

Eksploitasi anak dalam praktik prostitusi merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan mencerminkan kegagalan sistemik dalam perlindungan sosial dan hukum di Indonesia. Meskipun pemerintah telah meratifikasi Konvensi Hak Anak serta menerbitkan berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, fenomena eksploitasi anak terus berlangsung, termasuk di Kota Cirebon. Faktor-faktor seperti tekanan ekonomi, norma patriarkal, lemahnya penegakan hukum, serta kurangnya sinergi antar institusi turut memperburuk situasi ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi efektivitas penegakan hukum terhadap eksploitasi anak dalam praktik prostitusi di Kota Cirebon serta mengidentifikasi korelasinya dengan kegagalan sistem perlindungan anak secara nasional.

Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan kritis berbasis hak asasi manusia, penelitian ini mengkaji kerangka hukum yang berlaku, menganalisis kebijakan lokal maupun nasional, serta mengevaluasi peran lembaga penegak hukum dan aktor non-negara. Data sekunder yang diperoleh dari laporan lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan studi akademik digunakan untuk memperkuat analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksploitasi anak dalam praktik prostitusi di Kota Cirebon tidak hanya dipengaruhi oleh lemahnya penegakan hukum, tetapi juga oleh ketimpangan sosial ekonomi yang mendalam, budaya patriarkal yang merendahkan posisi perempuan dan anak, serta tidak adanya program rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang memadai bagi para korban. Penegakan hukum yang ada cenderung bersifat reaktif, represif, dan kurang berpihak pada pemulihan hak anak sebagai korban. Selain itu, masih ditemukan adanya kriminalisasi terhadap anak yang tereksploitasi, yang seharusnya diperlakukan sebagai korban, bukan pelaku.

Penelitian ini merekomendasikan adanya reformasi menyeluruh, meliputi: penguatan kapasitas dan integritas lembaga penegak hukum; penyusunan kebijakan lintas sektor yang terkoordinasi; pemberdayaan ekonomi keluarga rentan; penyediaan layanan pemulihan psikososial dan pendidikan bagi korban; serta kampanye pendidikan publik untuk menghapus stigma terhadap anak korban eksploitasi. Pendekatan berbasis keadilan sosial dan hak anak perlu diarusutamakan sebagai strategi jangka panjang dalam upaya pencegahan dan penanggulangan eksploitasi anak secara berkelanjutan di Indonesia, khususnya di daerah rawan seperti Kota Cirebon.