Legal Position of Advocates as Law Enforcers Equal to Judges and Prosecutors in the Indonesian Criminal Justice System
DOI:
https://doi.org/10.38035/jgsp.v3i2.376Keywords:
Legal Position, Advocates, Law Enforcers, Criminal Justice SystemAbstract
This study aims to analyze the legal position of advocates as law enforcers who are equal to judges and prosecutors in the criminal justice system in Indonesia. Advocates have an important role in the judicial process as defenders of the defendant's rights and in maintaining justice at every trial stage. This study examines in depth the role of advocates based on existing regulations, especially Law Number 18 of 2003 concerning Advocates, and its implications in criminal justice practices. Although advocates are recognized as part of the justice system, in practice, there are still challenges related to their equality and independence in the legal process. The results of this study indicate that although constitutionally recognized, strengthening the position of advocates in the Indonesian criminal justice system still requires more attention, especially about the relationship between advocates, judges, and prosecutors to achieve balanced and impartial justice.
References
Abidin, R. F. (2025). Alur Penegakan Hukum dalam Kasus Pidana Berdasarkan Tugas serta Fungsi dari Hakim dan Jaksa di Indonesia. Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum, 3(1), 41-63.
Batubara, R. (2023). PERAN ADVOKAT DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN DI SISTEM PERADILAN ADVERSARIAL INDONESIA. Jurnal Hukum Lex Generalis, 4(10).
Endira, B. K. (2022). Kedudukan Dan Peran Organisasi Profesi Advokat Terhadap Advokat Yang Berhadapan Dengan Hukum. Jurnal USM Law Review, 5.
Evendi, W. (2021). Prinsip Pengadilan Yang Adil Berdasarkan Yurisprudensi Islam Dan Hukum Internasional. Jurnal Kajian Hukum Islam, 8, 51-69.
Hamid, A. S. (2024). Menegakkan Keadilan Hukum dalam Menghadapi Tantangan dan Upaya di Indonesia. Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial (JUPENDIS), 2(3), 316-322.
Hanin, A. &. (2024). UPAYA HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA. Perkembangan Terbaru Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, 126.
Hasibuan, M. N. (2022). Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Jurnal Ius Constituendum, 7(1), 159-176.
Herman, K. M. (2025). Penguatan Kewenangan Advokat Dalam Penegakan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Jurnal Retentum, 7(1), 463-474.
Ismoyo, J. D. (2025). Teori Negara Hukum Modern. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
Jitmau, S. N. (2025). Implementation of the Principle of Equality Before the Law in the Dynamics of Indonesian Law. JUSTISI, 11(2), 441-455.
Kadri Husin, S. H. (2022). Sistem peradilan pidana di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Laksono, A. S. (2021). Eksistensi Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Ditinjau Dari Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. UNES Journal of Swara Justisia, 5(1), 88-102.
Langgeng, S. (2018). Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Mendukung Terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia. Jurnal Daulat Hukum, 1(1).
Rahman, M. G. (2020). Penegakan Hukum Di Indonesia. Jurnal Al Himayah, 4(1), 142-159.
Saepudin, A. (2024). Kajian terhadap Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Milthree Law Journal, 1(1), 1-29.
Siregar, B. H. (2025). Optimalisasi Peran Pengadilan dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia. Jurnal Media Informatika, 7(1), 334-339.
Solehoddin. (2023). Kewenangan Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana dan Perdata. Gresik: Thalibul Ilmi Publishing & Education.
Sunarso, H. S. (2022). Viktimologi dalam sistem peradilan pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
Wardhana, D. &. (2025). Eksistensi Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern, 7(1).
Zham-Zham, L. M. (2023). Keberlakuan Asas Equality Before The Law Pada Praktik Peradilan di Indonesia. JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia), 2(1).
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Reza Riyandra, Rineke Sara
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa Jurnal Greenation Sosial dan Politik (JGSP) berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di JGSP.
