Preparation and Implementation of Government Regulations in Lieu of Laws as a Government Tool to Handle the Economic Crisis in Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.38035/jgsp.v3i2.373Keywords:
Preparation of Government Regulation instead of Law, Implementation of PERPU, Economic CrisisAbstract
The preparation and implementation of Government Regulation instead of Law (PERPU) is one of the main strategies used by the Indonesian government to deal with the ongoing economic crisis. In the context of global economic uncertainty and the impacts felt domestically, PERPU is flexible for the government to quickly respond to emergencies without waiting for a long legislative process. This article aims to analyze the role of PERPU in responding to various economic challenges, from business sector recovery to increasing socio-economic stability. In addition, this study also assesses the effectiveness of the implementation of PERPU in overcoming structural problems arising from the crisis and its impact on long-term economic policy in Indonesia. By using a policy analysis approach, it is desired to obtain a deeper understanding concerning the contribution of PERPU in reducing the crisis and accelerating Indonesia's economic recovery.
References
Anggraeni, R. &. (2020). Menelisik Tertib Hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Melalui Validitas Suatu Norma Hukum. Crepido, 2(1), 41.
Annisa, R. a. (2024). Tantangan Implementasi Kebijakan Moneter dan Fiskal di Negara-Negara Berpenghasilan Rendah: Tinjauan Literatur. JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology, 1(2), 475-480.
Dwi Nabilla Putri, C. M. (2025). Analisis Kebijakan Moneter dalam Mengatasi Krisis Ekonomi Global. MANTAP: Journal of Management Accounting, Tax and Production, 3(1), 72-75.
Dwi Nur Maulidia, M. R. (2023). Faktor-Faktor Krisis Dan Dampak Krisis Yang Pernah Terjadi Di Indonesia Sehingga Mengakibatkan Kerapuhan Fundamental. Student Scientific Creativity Journal, 1(4), 181–193.
Hipan, M. &. (2023). Problematika PERPPU Cipta Kerja dalam Peraturan Perundang Undangan: Problems of Job Creation PERPPU in Regulations Legislation. Jurnal Media Hukum, 11(1), 31.
Mahardika, A. G. (2020). Potensi Penyimpangan Hukum Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 27(2), 270.
Marwan, A. (2017). Kegentingan yang Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Jurnal Legislasi Indonesia, 14(1), 110.
Nugroho, V. &. (2016). Krisis Ekonomi Krisis Politik Dunia Dan IHSG. Jurnal Ekonomi, 21(1), 61-75.
Puteri, S. A. (2022). Analisa Yuridis Inkonsistensi Vertikal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. Jurnal Education and Development, 10(1), 33.
Redi, A. (2017). Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jakarta: Sinar Grafika.
Rizaldi, M. (2021). Pengaturan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan, 1(2), 68.
Siolimbona, M. R. (2022). Eksistensi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian. PAMALI: Pattimura Magister Law Review, 2(2), 158.
Sodik, F. J. (2024). Tantangan dan Peluang Kebijakan Moneter bagi Negara Berkembang di Era Globalisasi. Journal of Macroeconomics and Social Development, 1(3), 1-7.
Syahril, M. A. (2024). Policy on The Implementation of Restrictions on Community Activities (PPKM) Based On Inclusive Law. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 8(1), 118-127.
Yusmic, D. (2021). Perpu dalam Teori dan Praktik. Depok: Raja Grafindo Persada.
Zaidir, N. H. (2022). Analisis Perpu Sebagai Salah Satu Jenis Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan UU NO. 12 Tahun 2022. Limbago: Journal of Constitutional Law, 2(3), 368.
Zakaria, E. H. (2019). Legislative review dewan perwakilan rakyat terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Lex Administratum, 7(1), 7.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Satya Bhakti Parikesit, Ahmad Redi
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa Jurnal Greenation Sosial dan Politik (JGSP) berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di JGSP.
