Public Private Partnership dalam Pendidikan Vokasi: Peran Ketua Rukun Tetangga pada PPDB SMK Swasta Jalur Domisili di Perumnas Klender
DOI:
https://doi.org/10.38035/jgsp.v1i3.113Keywords:
Aktor Kebijakan, PPDB, Public Private Partnership, Agenda Setting, Jalur DomisiliAbstract
Skema Kerjasama Pemerintah Swasta (Public Private Partnership) merupakan kebijakan publik strategis yang dianut oleh para aktor kebijakan lingkungan di Rukun Tetangga (RT) 05 RW 05, Kelurahan Malaka Sari, Perumnas Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, dalam hal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta jalur domisili. Sebagai bentuk apresiasi terhadap PPDB, pengurus Rukun Tetangga 05 RW 05 Desa Malaka Sari - Kecamatan Duren Sawit - Perumnas Klender Jakarta Timur menjadwalkan agenda pengaturan kebijakan PPDB untuk SMK Swasta Jalur Domisili dengan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah Swasta. Kerjasama Pemerintah Swasta pada PPDB Pendidikan Kejuruan untuk SMK Swasta jalur domisili dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi fenomenologis mengenai kesadaran tentang pengalaman manusia dan interaksi sosial, dan untuk mengetahui bagaimana motif, tindakan, dan makna teori fenomenologi Alfred Schutz, dengan menganalisis hasil wawancara langsung dengan informan sejumlah 10 orang dengan 6 orang dari SMK Swasta dan 1 orang siswa SMK Nurul Islam, 1 alumni SMK Malaka, 1 orang orang tua/wali SMK Tadika Puri, 1 orang kepala RT 05 RW 05 Kelurahan Malaka Sari, Jakarta Timur. Dari hasil wawancara tersebut, dilakukan agenda pengaturan kebijakan untuk membuat kebijakan dengan ukuran plot persoalan swasta menjadi masalah publik sebagai tujuan kebijakan. Penelitian ini mengajukan pertanyaan "sejauh mana peran aktor kebijakan lembaga Rukun Tetangga dalam pendidikan kejuruan dengan agenda pengaturan kebijakan skema Kerjasama Pemerintah Swasta PPDB SMK Swasta dengan Jalur Domisili di Perumnas Klender, Jakarta Timur untuk memberikan efektifitas demokrasi dalam masyarakat untuk mendidik anak bangsa dengan mencapai nilai tujuan kebijakan nilai?"
References
Bennett, N. (2006). Policy analysis framework and decentralization in education. Routledge.
Biddle, B. J. (1986). Recent developments in role theory. Annual Review of Sociology, 12(1), 67-92. https://doi.org/10.1146/annurev.so.12.080186.000435
Breen, R., & Jonsson, J. O. (2005). Inequality of opportunity in comparative perspective: Recent research on educational attainment and social mobility. Annual Review of Sociology, 31(1), 223-243. https://doi.org/10.1146/annurev.soc.31.041304.122222
Cornwall, A., & Gaventa, J. (2001). From users and choosers to makers and shapers: Repositioning participation in social policy. IDS Working Paper No. 127, Institute of Development Studies.
Gauthier, C., & García-Rubio, J. (2020). The role of public-private partnerships in education in developing countries: A case study approach. Routledge.
Hodge, G. A., & Greve, C. (2007). Public-private partnerships: An international performance review. Public Administration Review, 67(3), 545-558. https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2007.00736.x
Israel, B. A., Schulz, A. J., Parker, E. A., & Becker, A. B. (1998). Review of community-based research: Assessing partnership approaches to improve public health. Annual Review of Public Health, 19, 173-202. https://doi.org/10.1146/annurev.publhealth.19.1.173
Mansuri, G., & Rao, V. (2013). Localizing development: Does participation work? World Bank Policy Research Report.
Mulgan, G., Ali, R., Hallsworth, M., & Sanders, M. (2007). Social innovation: What it is, why it matters, and how it can be accelerated. Young Foundation.
Miller, R., & Keil, D. (2005). Innovative public-private partnerships in education: Theory and practice. Education Management and Policy Studies, 13(2), 12-27.
Nahruddin, E. (2016). Penerapan model kemitraan pemerintah-swasta dalam pendidikan vokasi di Indonesia. Jurnal Pendidikan Vokasi, 5(1), 45-60.
Noddings, N. (2005). The challenge to care in schools: An alternative approach to education. Teachers College Press.
Patria, N., Amri, M., & Rasyid, A. (2018). Pengelolaan pendidikan berbasis komunitas: Pendekatan inklusif untuk pendidikan yang lebih adil. Jakarta: Kencana.
Raharja, U. (2019). Pendidikan vokasi dan keterkaitannya dengan dunia industri. Jurnal Pendidikan Vokasi Indonesia, 4(2), 115-125.
Rawls, J. (1971). A theory of justice. Harvard University Press.
Swanepoel, H., & De Beer, F. (2006). Community development: Breaking the cycle of poverty. Juta and Company Ltd.
Verawadina, D., Jalinus, I., & Asnur, M. (2019a). Pendidikan vokasi untuk daya saing di era digital. Jurnal Pendidikan dan Teknologi, 12(1), 20-30.
Howaldt, J., & Schwarz, M. (2010). Social innovation: Concepts, research fields, and international trends. Journal of Social Science Research, 18(1), 29-43. https://doi.org/10.1177/2158244010388017
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Deddi Fasmadhy, Kadarisman, Evis Satispi , Azhari Aziz Samudra
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa Jurnal Greenation Sosial dan Politik (JGSP) berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di JGSP.
